Samsir Salam : Pelanggaran Hukum Pemilu Harus Ditegakkan Secara Adil.

INDONESIASATU.CO.ID:

WARTASULSEL.COM. PANGKEP; Samsir Salam. MH. Ketua Panwaslu Kabupaten Pangkep dalam pemaparannya dihadapan para anggota Panwaslu Se-Kecamatan Minasate’ne, Kepala lurah/desa diwarkop Arabica Minasatene Jumat (13/4) mengatakan bahwa pelanggaran hukum pemilu harus ditegakkan secara adil.

Menurut dia bahwa proses penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan Gubernur Sulawesi-Selatan, pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pangkep pada tahun 2019, harus tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum pemilu yang sudah ditetapkan.

Untuk itu, Samsir Salam sangat berharap kepada para petugas Panwaslu Kecamatan Minasate’ne, untuk senantiasa melaporkan bila ada pelanggaran hukum pemilu.sekalipun diakuinya bahwa personil Panwaslu sedikit jumlahnya, tiap desa hanya satu orang, dan di Kecamatan tiga orang dengan mengawasi beberapa areal TPS, dan lokasi kampanye.

“Efektifitas penegakkan hukum pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu, ingat bahwa ada tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah, Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP), Ketentuan Pidana Pemilu (KPP), dan Kode Etik penyelenggaraan pemilu (KEPP)’ ujarnya.

Samsir juga berharap kepada segenap anggota PNS, atau aparat Pemerintah, untuk tidak melibatkan diri dalam berkampanye pada satu calon gubernur, tapi untuk  hadir mendengar visi misi calon gubenur bisa saja, dan hal itu dari Panwaslu bisa menilai bahwa, apabila ada PNS, yang tinggalnya di Minasate’ne namun  hadir mendengar visi misi di Ma;’rang atau keseringan hadir dalam acara kampanye, itu menjadi menjadi pertanyaan.

“Kami berharap kepada segenap para anggota Panwaslu Se-Kabupaten Pangkep, jangan terlalu banyak berdiam diri dirumah, tapi senantiasa memantau kondisi diwilayah kerjanya,  jangan sampai ada  bermain many politik, ujarnya. (Herman Djide)

  • Whatsapp

Index Berita