Peryataan Sarekat Pekerja Pertagas, Tolak Pelemahan Bisnis Gas Pertamina

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA – Holding Migas merupakan strategi yang disusun pemerintah untuk mengembangkan bisinis gas nasional dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan energi gas yang merata ke seluruh pelosok Indonesia melalui sinergi bisnis yang efisien dan efektif. Dengan misi itulah maka dibentuk Holding Migas dimana PGN masuk menjadi bagian dari Pertamina. Seharusnya pengembangan bisnis gas ini menjadi kerjasama intergrasi dari dua badan usaha pemain utama bisnis gas Indonesia.

Dalam perjalanannya, proses Holding Migas menjadi suatu kompetisi yang tidak sehat, dimana posisi tawar (bargaining position) salah satu pihak menjadi lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Dalam hal ini Pertamina kehilangan posisi strategis yang mengawal proses Holding Migas. Sejak dimulainya proses holding beberapa aksi korporasi telah melumpuhkan kaki dan tangan Pertamina untuk tetap unggul dalam bisnis gas. 

Indikasinya dapat dilihat dari, pertama adalah dengan diterbitkannya SK No. 39/MBU/02/2018 yang menghapuskan Direktorat Gas Pertamina, “Direktorat yang seharusnya berperan sebagai subholding gas yang nantinya akan menjalankan fungsi strategis pengelolaan bisnis gas justru dihapuskan. Ini menjadi awal keganjilan proses Holding Migas,” ungkap Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) Nugeraha Junaedy.

Indikasi kedua adalah kekosongan posisi Komisaris Utama PT Pertamina Gas (Pertagas), “Sebelumnya posisi Komisaris Utama Pertagas diisi oleh Direktur Gas Pertamina. Beliau telah habis masa jabatan sejak 23 Maret 2018, namun posisi Komisaris Utama Pertagas hingga saat ini tidak kunjung diisi,” ungkap Nugeraha.

Ketiga adalah pencopotan Direktur Utama Pertamina sejak tanggal 20 April 2018, “Kejanggalan dalam pencopotan tersebut disertai dengan keputusan untuk pengosongan jabatan tersebut. Padahal disaat yang sama, seharusnya Kementrian BUMN dapat langsung menunjuk pengganti Direktur Utama Pertamina yang baru,” lanjut Nugeraha. 

“Puncaknya adalah tindakan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) per tanggal 16 Mei 2018. Serupa dengan nasib Direktur Utama Pertamina, nampaknya pucuk pimpinan Pertagas dipandang sebagai posisi yang akan menghambat proses Holding Migas, sehingga melalui RUPS Sirkuler posisi Direktur Utama Pertagas dikosongkan entah sampai kapan,” ungkap Nugeraha.

Aksi-aksi korporasi tersebut menjadi sinyal nyata bahwa ada langkah terencana yang bertujuan melemahkan posisi Pertamina dalam proses Holding Migas, “Satu per satu pimpinan puncak Pertamina di bidang gas dihilangkan. Pada saat Pertamina membutuhkan pimpinan puncaknya untuk mengawal holding, Kementerian BUMN memandang bahwa tugas peran sebesar itu cukup diserahkan kepada pejabat sementara,” ungkap Nugeraha lebih lanjut.

Tidak hanya menghilangkan pimpinan-pimpinan penting di Pertamina, nampaknya penyerahan PGN ke Pertamina hanya dijalankan setengah hati. Hingga saat ini, saham dwiwarna PGN milik Pemerintah tak kunjung dikuasakan kepada Pertamina dalam bentuk Surat Kuasa (SKU). Dengan demikian pengendalian dan kontrol kebijakan strategis PGN masih di tangan Kementerian BUMN bukan di Pertamina.

Bukti nyatanya adalah pada saat RUPS Luar Biasa PGN tanggal 26 April 2018 hanya Direktur Keuangan PGN yang berasal dari perwakilan Pertamina. Bahkan jajaran Dewan Komisaris PGN pun tidak ada yang diisi dari Pertamina, dimana sewajarnya Pertamina mendapatkan porsi di dalam Dewan Komisaris PGN sebagai Pemegang Saham sah.

Disini kami mempertanyakan komitmen Pemerintah yang dahulu menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi leader dalam Holding Migas. Seharusnya dengan masuknya PGN ke Pertamina, secara otomatis PGN berdiri sama seperti anak perusahaan Pertamina lainnya, bukannya memiliki kekebalan hukum khusus,” lanjut Nugeraha.

Dengan kondisi belum lengkapnya pimpinan Pertamina dan belum dimilikinya SKU atas saham dwiwarna PGN, saat ini Pertamina dipaksakan untuk menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya akuisisi anak perusahaan Pertamina yakni Pertagas oleh PGN. “Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kerugian negara. Sebelum dilakukan proses akuisisi, sebaiknya sinergi bisnis dan infrastruktur dilakukan oleh kedua badan usaha, sebagai contoh pengelolaan Nusantara Regas dan Project Duri – Dumai yang dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara Pertamina/ Pertagas dan PGN. Sehingga, keputusan transaksi akuisisi terlihat sangat tergesa-gesa, dengan demikian tahap awal akuisisi belum perlu dilakukan” ungkap Nugeraha.

Integrasi dua badan usaha bukanlah suatu aksi korporasi mudah dimana waktu menjadi target utamanya, “Seharusnya, bukan waktu yang menjadi target, namun tindakan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian yang diselaraskan dengan tujuan dari Holding Migas itu sendiri,” jelas Nugeraha.

Perlu diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir industri gas baik transportasi dan niaga gas mengalami penurunan dan dikontrol penuh oleh regulasi sehingga meminimalkan margin dan IRR. Pada posisi penurunan kondisi bisnis transportasi dan niaga tersebut, performa keuangan Pertagas masih lebih stabil dibandingkan dengan PGN. Faktanya, kinerja laba bersih PGN dalam 5 tahun berturut-turut terus merosot. Hal ini mengindikasikan kurang sehatnya kinerja keuangan PGN. Sedangkan Pertagas dalam 5 tahun terakhir mampu menjalankan bisnis lebih efisien sehingga dapat menjaga margin tetap stabil. 

“Maka seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah evaluasi dan pembenahan kinerja PGN. Agar PGN meningkatkan performa keuangannya. Bersamaan dengan itu, dilakukannya sinergi bisnis dan infrastruktur gas antara Pertagas dan PGN. Barulah dari sana kita bisa bersama-sama berangkat menentukan aksi korporasi yang terbaik untuk Pertagas dan PGN,” jelas Nugeraha.

Pada dasarnya Serikat Pekerja Pertamina Gas mendukung Holding Migas, namun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PGN kepada Pertamina dengan segera diterbitkannya SKU agar Pertamina memiliki kontrol penuh dalam mengelola PGN. Sama seperti Pertamina mengelola anak perusahaannya yang lain.
2. Mengembalikan Direktorat Gas sebagai fungsi strategis yang akan memimpin Subholding Gas di Pertamina.
3. Segera diisinya seluruh posisi pimpinan Pertamina dan Pertagas, tugas mengambil keputusan tidak dapat dijalankan oleh pejabat sementara. Pengisian jabatan harus oleh pejabat yang cakap dan menguasai dengan baik bidang migas khususnya gas demi menjamin kelancaran proses Holding Migas
4. Keputusan aksi korporasi antara Pertagas oleh PGN harus dilakukan secara hati-hati dan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu tindakan penyehatan kinerja keuangan PGN terlebih dahulu, dimana pada masa transisi, integrasi PGN-Pertagas cukup dilakukan melalui sinergi operasi dan niaga tanpa perlu proses transaksional. 

“Jika ketiga hal tersebut dilakukan dapat dipastikan Holding Migas dapat mencapai tujuan utamanya yakni memberikan manfaat sebesar-bersarnya bagi Negara dan menjamin ketersediaan energi (gas) yang merata dan ekonomis untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” tutup Nugeraha.(kusno)

Index Berita