Muh. Mustar: Perlunya Bupati, Kajari dan Kapolres Menindak Lanjuti Perjanjian APIP dan APH

INDONESIASATU.CO.ID:

PANGKEP- Muhammad Mustar, SH, MH. Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Kabupaten Pangkep saat ditemui diruang DPRD Pangkep, Senin (16/7) mengatakan bahwa Kajari Pangkep Firmansyah Subhan, baru saja pulang dari Makassar mengikuti rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan, yang diundang Bupati, Kajari, Kapolres Se-Sulawesi-Selatan yang berlangsung diHotel Claro (ex Hiotel Clarion) Makassar.

Pada acara tersebut dihadiri Irjen Kementerian Dalam Negeri, Kajati SulSelbar, Polda Sulsel, Kabag reskrim Mabes Polri, kepala BPK dan BPKP Sulawesi-Selatan.

Menurut Muhammad Mustar bahwa, rapat Koordinasi yang digelar di Hotel Claro (ex Hotel Clarion) Makassar dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Tautoto Taranggina, dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort, tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat.

Diungkapkan bahwa Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan H. Lutfi Nasir selaku penanggungjawab acara menyampaikan, kegiatan itu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas kerjasama dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Tautoto Taranggina yang ditugaskan Gubernur membuka acara Rapat Koordinasi ini menyampaikan, apa yang dilaksanakan hari ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2017.

” Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian internal serta bersinergi dengan Aparat Penegak hukum khususnya pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi,” terang Gubernur.

Gubernur sangat berharap agar perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama, dapat segera diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing, sehingga terjadi kesepahaman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih selaku nara sumber menegaskan, Kemendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memgapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kajati dan Kapolda atas komitmennya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

Kehadiran para Bupati/Wali Kota, Kajati dan Kapolres, menjadi bukti bahwa Koordinasi dan Sinergi antar instansi pemerintah telah berjalan untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah semakin baik.

Menurut Muhtar bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama ini, akan semakin memudahkan Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada dalam wilayahnya.

” Pemerintah Kabupaten akan rutin melaksanakan pertemuan dengan aparat penegak hukum, untuk membahas terkait persoalan-persoalan yang terjadi di daerah, sehingga kita dapat terhindar dari persoalan yang dapat merugikan daerah yang kita cintai ini.

“Dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama ini, Pemerintah Daerah bisa lebih intens dalam melaksanakan tukar menukar data dengan aparat penegak hukum, sehingga terjadi singkronisasi terkait adanya laporan / pengaduan dari masyarakat terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi di daerah,”  ujarnya. (herman djide)

  • Whatsapp

Index Berita