Financial Control dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

INDONESIASATU.CO.ID:

Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang digadang dapat membantu membangun masyarakat dari pinggiran sangatlah membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait dengan pengelolaan keuangannya. Masih banyak desa yang belum mampu menyajikan pengelolaan keuangannya secara sederhana, pruden, dan memenuhi kriteria serta kaidah-kaidah tata kelola keuangan dan tata buku di dalam laporan keuangannya. Sudah menjadi kewajiban Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Desa yang dalam hal ini didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keahlian para aparatur Desa di dalam menyajikan laporan keuangan disamping melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Desa. KPPN selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah selaku instansi vertikal di atasnya didalam pelaksanaan monev Dana Desa. Sehingga, kegiatan monev tersebut bukan hanya kegiatan seremonial semata akan tetapi terdapat sisi pembinaannya.

Salah satu tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Dana Desa. Kegiatan ini bukanlah kegiatan formalitas layaknya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada umumnya. Ada suatu proses transfer knowledge terkait bagaimana mengelola keuangan khususnya Dana Desa, dari perencanaan anggaran, pelaksanaannya, dan terakhir membukukannya menjadi sebuah laporan keuangan. Bukan sebuah laporan keuangan yang rumit seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hanya laporan sederhana yang mencerminkan kinerja desa dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dana Desa Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan provinsi Gorontalo untuk tahun 2017, dapat dikatakan pengelolaan keuangan Dana Desa hampir di seluruh provinsi Gorontalo sudah cukup transparan. Hal ini ditandai dengan terpampangnya baliho ukuran jumbo berisikan jumlah anggaran Dana Desa beserta peruntukkannya untuk kegiatan dan proyek apa saja. Baliho tersebut dipasang di sudut Desa yang strategis, sehingga mudah terlihat dan dibaca oleh masyarakat. Akan tetapi, pengawasan akan penggunaan dananya belum diterapkan secara sepenuhnya. Menurut Barry Lee (2012) di dalam bukunya “Financial Guide for Small and Medium Enterprises”, Financial Control adalah seperangkat prosedur yang diimplementasikan untuk mendeteksi dan/atau mencegah kesalahan-kesalahan, pencurian, atau kebijakan yang tidak tepat di dalam sebuah proses transaksi keuangan. Sehingga, dengan diterapkannya Financial Control dapat disajikan laporan keuangan yang akurat dan berisi informasi keuangan yang bisa digunakan didalam memutuskan besaran jumlah anggaran, pendapatan dan belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kita juga mendapatkan adanya audit trail yang jelas. Sehingga, segala transaksi keuangan dapat ditelusuri sampai ke sumbernya.

Dari delapan kriteria prosedur Financial Control yang dijelaskan oleh Barry Lee, hanya dua yang diterapkan oleh sebagian besar desa-desa di provinsi Gorontalo dalam mengelola keuangan Dana Desanya, yaitu pemisahan wewenang antar pejabat/pegawai semisal pemegang uang atau kas dengan operator pelaksana pembuat laporan keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pejabat pembayar kegiatan (Authorization), dan pembagian tugas sesuai struktur organisasi desa yang ditetapkan (Segregation of Duties). Sisanya belum ada di dalam pengawasan keuangan Dana Desa. Sebagai contoh, pembelian satu set mesin jahit tidak dicantumkan secara pasti harga per unit barangnya (Accuracy), serta mesin jahit tersebut belum dicatat sebagai aset desa (Existence). Kemudian, tidak semua transaksi tercatat dan terjelaskan di dalam laporan keuangan (Completeness). Kekurangpahaman masyarakat desa mengenai peraturan perpajakan membuat kewajiban membayar pajak terabaikan, sehingga potensi pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum tercatat secara optimal (Validity). Selain itu, belum ada perjanjian tertulis yang jelas antara pemerintah desa dengan kelompok kerja yang diberikan bantuan melalui pembiayaan Dana Desa. Sistem bagi hasil, target jumlah pegawai yang dapat terserap dalam setahun, target penambahan modal dari keuntungan bersih, serta skema perluasan usaha belum dibicarakan di dalam perjanjian tertulis. Hal ini, meningkatkan risiko akan kehilangan modal yang akan diderita oleh pemerintah desa (Handling Errors). Terakhir, Pemerintah Desa tidak melakukan persiapan yang matang didalam menyusun laporan keuangannya, banyak transaksi keuangan yang belum diungkapkan secara gamblang di dalam laporan keuangan (Presentation and Disclosure). Sehingga, masih banyak kekurangan informasi yang seharusnya dimuat dalam Laporan Keuangan Desa.

Penerapan Financial Control sejatinya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah selaku pembina utama aparatur desa, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPDes) masing-masing Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. BPMPDes bisa bekerjasama dengan para pendamping desa dengan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada mereka mengenai pengelolaan keuangan dengan menerapkan Financial Control. Hal ini dikarenakan, banyak hal positif yang bisa diperoleh dari hal tersebut. Pertama, kinerja para aparatur desa di dalam mengelola keuangan Dana Desa dapat terukur secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan kinerjanya dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan yang diperoleh dari kegiatan terselesaikan dibandingkan dengan rencana kegiatan yang telah dirancang di awal tahun. Kedua, laporan keuangan tahun berjalan dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencanaan anggaran desa tahun berikutnya. Ketiga, terhindarnya penyalahgunaan wewenang yang telah diantisipasi dengan pembagian wewenang dan tugas yang jelas. Keempat, banyak risiko-risiko yang dapat dimitigasi atau diminimalisir akibatnya. Salah satunya fraud atas penyelewengan Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan pengelolanya. Kelima, tercatatnya potensi sumber penerimaan dari perpajakan. Hal ini dikarenakan kevaliditasan data merupakan harga mati pada penerapan Financial Control. Faktur pajak dari setiap transaksi keuangan yang kena pajak harus hadir. Terakhir, terciptanya pengelolaan keuangan yang pruden. Hal ini mengingat besaran anggaran Dana Desa yang terus meningkat alokasi tiap tahunnya.

Jadi, penerapan pengawasan (Financial Control) dalam pengelolaan keuangan merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang pruden. Keahlian ini harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga, penggunaan dan peruntukkan Dana Desa dapat terawasi sesuai dengan tujuan pemerintah yang telah dicitakan. Masyarakat desapun dapat merasakan manfaat yang lebih besar dengan adanya pengelolaan keuangan Dana Desa yang terkontrol dengan baik.

Penulis,

Bonny Adam, S.E., M.B.A.

ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

 

  • Whatsapp

Index Berita