Diserang Isu "Anggota Parpol", Arwahid: Santai Saja Itu Hanya Berita Hoax

INDONESIASATU.CO.ID:

BUTON TENGAH - Sejak namanya terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah (KPUD Buteng) beberapa waktu lalu, Muhammad Arwahid kerap mendapat serangan isu yang menyebut dirinya merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Mawasangka.

Adanya berbagai informasi maupun berita yang menyerang pribadinya di medsos, Muhammad Arwahid hanya menyikapi dingin. Ia bahkan menganggap hal itu hanyalah ungkapan kekesalan dari oknum-oknum yang merasa tidak puas atas keberhasilannya menduduki jabatan Komisioner KPUD Buteng.

"Santai saja, itu hanya berita hoax, kenapa saya katakan demikian, karena berita yang beredar katanya saya ini anggota Partai, Kalau mereka tidak puas silahkan gugat KPU RI, karena saya tidak mengangkat diri saya sendiri sebagai anggota KPUD Buteng, tapi saya dilantik oleh KPU pusat," kata Arwahid kepada Indonesiasatu.co.id, Selasa (10/07/2018).

"Kemudian kalau ada orang yang mempersoalkan bahwa saya anggota Partai Persatuan Pembangunan di Buteng, saya serahkan sepenuhnya sama Ketua Partainya, silahkan pertanyakan kepada beliau tentang status saya," sambungnya.

Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Buton Tengah Udin Mansur, SH saat ditanya terkait kebenaran status keanggotaan maupun waktu pengunduran diri Muhammad Arwahid dari Partai yang berlambang Ka'bah tersebut, dengan tegas ia menjelaskan secara detil dihadapan awak media.

"Bagaimana Arwahid ini mau mengundurkan diri, yang mengundurkan diri itu kecuali telah masuk dalam kepengurusan, dia kan bukan pengurus partai, kalau pengurus partai ada SK kepengurusannya, sementara Arwahid ini tidak ada dalam SK kepengurusan partai, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun pengurus tingkat ranting," tegasnya.

Lanjut dari itu, ketika disoal tentang adanya foto KTA Partai Persatuan Pembangunan yang telah beredar di medsos dengan mencantumkan nama Arwahid, Udin pun menuturkan, hal itu hanyalah mis komunikasi dan kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh pengurus ditingkat bawah saat dilakukan pendataan Sipol oleh semua partai politik atas himbauan KPU.

"Sebenarnya itu banyak juga partai, jadi itu hari dari pihak KPU keluarkan himbauan kepada semua partai untuk masukkan data Sipol, jadi semua partai panik saat itu dan bergerak cepat ke masyarakat ambil saja KTP yang penting dapat, untuk memenuhi data Sipol tadi, makanya itu hari ada juga yang tes PPS atau penyelenggara terkadang ada namanya di data Sipol partai, sehingga banyak komentar-komentar juga di masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Buton Tengah Rasyid Sabi saat diklarifikasi menyebutkan, Muhammad Arwahid pernah bekerja sebagai anggota pendamping PKH di Buteng.

"Arwahid tercatat sebagai anggota pendamping Program Keluarga Harapan (PKH, red) sejak tahun 2013 sampai 2018, dia mengundurkan diri saat mengikuti seleksi perekrutan anggota KPU Buteng tahun 2018 ini, dan persyaratan utama seorang pendamping PKH itu tidak bisa dari anggota pengurus partai politik, Arwahid saat itu lulus sebagai pendamping PKH karena memang dia bukan anggota partai politik," ujarnya. (Ton)

 

  • Whatsapp

Index Berita