Alokasi 12 Milyar Dana BOP Paud 2016 di Kabupaten Nganjuk, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Dapatkan Bukti Adanya Aliran Dana ke Pejabat Terkait

WARTAJATIM.COM: NGANJUK - Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Nganjuk memiliki bukti adanya penyalagunaan BOP PAUD 2016 oleh Dinas Pendidikan Nganjuk dalam kasus alokasi dana 12 Milyar untuk 1.051 lembaga dari 20 kecamatan dan 280 desa/kelurahan. di Kabupaten Nganjuk, Kamis (12/10/2017).

Informasi yang dihimpun wartawan Ketua Komite Pemberantas Korupsi (KPK) Perwakilan Jawa Timur, M.Saikhu, menegaskan, setelah adanya laporan masyarakat serta pengusaha terkait proses pelaksanaan BOP 2016 yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang dibuktikan dengan adanya bukti surat Pesanan (SP) yang bodong atau tanpa realisasi di lapangan serta speksifikasi barang mulai APE, Buku, ATK, DDTK yang diragukan SNI, ISOnya, selain itu juga adanya dugaan pungli di setiap lembaga se-kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan bukti-bukti di atas Dinas Dikporada Nganjuk telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Permendikbud  Nomor 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Juknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Pendidikan Anak Usia Dini
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999/ Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
3. Undang -undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU Nomor 17 thn 2013 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Ditambahkan bahwa pihaknya selaku Ketua Lembaga KPK Perwakilan Jawa Timur yang Mempuyai tugas .
a, Melakukan supervisi (Pengawasan dana APBN/APBD) serta Kebijakan publik. 
b. Melakukan Tindakan Preventive
C. Melakukan Tindakan Penyelidikan. 
d. Melaporkan ke kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI serta ke KPK apabila terdapat bukti-bukti telah melakukan Tindak pidana korupsi di jajaran Pemerintah atau Penyelegara Negara, dengan adanya surat tugas khusus kami  nomor : 179/KPK/Pusat/VIII/2017.

Masih bersama M.Saikhu, "Kami tim bergerak dalam prosesnya berjalanan, kami sudah temukan bukti-bukti dugaan pungli, korupsi,dengan adanya hal tersebut kami putuskan segera melaporkan ke kejaksaan Kabupaten Nganjuk dengan nomor:04/LP/KP_KPK/VII/2017. Dan kami tidak berhenti sampai di situ teryata dalam proses Penyelidikan kami yang hampir 4 bulan ini kami pun di lapangan banyak menemukan bukti-bukti yang baru yang terindikasi melawan hukum serta ada temuan bukti-bukti baru dilapangan kamipun bersiap-siap segera buat laporan hal mark up, korupsi yang terorganisir  ke Polda Jatim/KPK dan Ketua KPK Perwakilan Jatim,"tegasnya ditemui dikantornya. 

Menurut M.Saikhu, dalam kasus BOP PAUD 2016, kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan KPK melibatkan Polda Jatim dan Kejati Surabaya.

"Karena itu, sejak awal kami sampaikan bahwa KPK sangat yakin dengan kekuatan bukti dalam penanganan kasus BOP PAUD ini. Khususnya terhadap sejumlah pihak yang terlibat ikut didalamnya" kata Musa.

Terpisah Kadinas Dikporada Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar menampik adanya info itu, dia membantah kalau semua infornasi itu tidak benar adanya.

"Mas kalau nulis yang hati-hati,kalau tidak ada bukti kita akan tuntut balik lho, sampeyan jangan percaya pada infornasi kalau tidak melihat sendiri, pasti fatal akibatnya,"ucap Ibnu Hajar dikonfirmasi via selular. (kuswanto)