Aloka Kediri Raya Menuntut, Batalkan Pelantikan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul

INDONESIASATU.CO.ID:

KEDIRI - Kali kedua, hearing Aliansi LSM Ormas Kediri Raya (Aloka) bersama Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Kun Heri dari PKB, Dodik Purwanto dari PDI Perjuangan, Koeswanto dari Golkar dan Taufic Caefudin dari PPP serta Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Satirin, Kabag Hukum Kabupaten Kediri Sukadi, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Irawan.

Hadir juga perwakilan masyarakat desa Nanggungan digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Kediri, Jum'at (23/3) pukul 13.35 WIB

Kabag Hukum Kabupaten Kediri Sukadi ditanya terkait pengangkatan perangkat di Desa Nanggungan, menjelaskan bahwa menyikapi persoalan ini kewenangannya pada Inspektorat, dikarenakan prosesnya pemeriksaan belum selesai.

"Setelah konsultasi Biro Hukum Provinsi Jatim, minimal dua peserta ujian perangkat yang memperoleh nilai tertinggi rangking satu dan dua, keduanya yang diajukan ke Camat untuk mendapatkan rekom," terang Sukadi.

Ia menambahkan bahwa persoalan Desa Nanggungan, masih menunggu kewenangan dari Inspektorat, dalam penanganan kasus perangkat desa di Desa Nanggungan yang masih menunggu proses.

Choirul Anam sangat menyayangkan cara kerja dari dinas terkait yang menangani perangkat Desa Nanggungan belum maksimal.

"Perangkat baru sampai saat ini belum ada SK Pengangkatan, tapi perangkat desa yang baru sudah bekerja, kalau belum ada SK Pengangkatan jangan kerja dulu," tegas Choirul. 

Choirul menegaskan, bahwa menuntut agar pelantikan perangkat desa di Desa Nanggungan, yang dilantik rangking bawah agar dibatalkan.

"Lantik perangkat desa yang mendapat rangking satu, berikan yang menjadi hak mereka," tandas Choirul.

Terpisah, Dodik Purwanto saat ditanya bahwa hearing yang dilakukan dengan ekskutif dan Aloka serta perwakilan warga Desa Nanggungan, hasil keputusannya masih menunggu koordinasi dari pihak ekskutif.

"Jadi, hasilnya kita tunggu saja, ekskutif akan melaporkan ke Komisi A, yang nanti akan kita lanjutkan hearing lagi dengan Aloka, kita dari dewan hanya memfasilitasi saja," terang Dodik. 

Disinggung terkait  Perda yang tidak spesifik yang harus dilantik peserta yang memperoleh nilai terbaik atau ranking satu. Dodik mengatakan, bahwa kita sudah memasukkan didalam pembahasan pasal 22 ayat 6, tetapi hasil dari fasilitasi ke Gubernur lewat Biro Hukum Provinsi Jawa Timur ternyata rangking satu hilang," terang Dodik. (prijo)

  • Whatsapp

Index Berita